DAMPAK EKONOMI BANJIR

Download Disini : http://www.ziddu.com/download/12987403/DAMPAKEKONOMIBANJIR.doc.html

Banjir besar yang melanda Jakarta pada awal Februari lalu memang masih banyak menyisakan cerita sedih. Korban yang kehilangan nyawa yang mencapai puluhan orang, serta harta benda yang ludes tak terhitung lagi. Kesedihan dan kepedihan para korban banjir sudah tak terperikan. Satu hal lagi, banjir juga memberikan dampak yang dahsyat terhadap kegiatan ekonomi. Apalagi, banjir yang terjadi di Ibu Kota juga menerjang daerah-daerah sentra ekonomi dan bisnis, seperti kawasan segitiga emas dan Kelapa Gading.
Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional sempat lumpuh sejenak. Sampai saat ini pun dirasakan masih jauh dari pulih. Dampak yang terjadi begitu dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Mereka menyatakan bahwa banjir selama lima hari tidak hanya memangkas potensi pendapatan, tapi juga merugikan perusahaan.
PT Kereta Api Indonesia, misalnya, mengklaim kehilangan pendapatan Rp 5 miliar, Pertamina Rp 100 miliar, PT Pos Indonesia Rp 60 miliar, dan PT Telkom Rp 1,5 miliar. Belum lagi kerugian ekspor karena barang yang akan diekspor tertahan, yang nilainya diperkirakan mencapai US$ 273 ribu per hari. Asuransi juga harus menanggung klaim yang diperkirakan lebih dari Rp 1,8 triliun. Dan yang jelas, Bappenas memperkirakan potensi kerugian akibat banjir kali ini mencapai sekitar Rp 4,1 triliun.














Dari catatan Menteri Perindustrian, 23 perusahaan yang berhenti beroperasi. Sebagian kantor mereka ada yang terendam, tak mendapat aliran listrik, dan ada karyawannya tidak masuk kerja lantaran kebanjiran. Belum lagi industri kecil. Contohnya di sentra tekstil Cipulir sekitar 560 unit usaha berhenti beroperasi, 2.100 unit usaha mebel dan furnitur ditutup karena terendam.
Semua perusahaan terkena dampak banjir, terutama pengusaha kecil, akan terseok-seok untuk bangkit kembali. Sebab, lazimnya, mereka tidak memiliki uang tabungan dalam jumlah besar. Tak salah jika perbankan berinisiatif memberikan keringanan bagi para debitor yang terkena dampak bencana banjir.
Ada pula dampak ekonomi ikutan yang langsung dirasakan masyarakat. Harga kebutuhan rumah tangga naik 30%. Kenaikan ini terjadi karena pasokan dan distribusi barang tidak lancar akibat terkendala banjir. Laju inflasi juga naik, khususnya di Jakarta. Belum lagi kemungkinan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Dapat dipastikan pula, bagi usaha-usaha kecil sementara waktu akan mengistirahatkan karyawannya hingga kondisi usahanya benar-benar stabil kembali.
Dalam skala yang lebih luas, maka banjir kali ini akan membengkakkan angka pengangguran dan kemiskinan. Ratusan ribu orang yang terkena banjir, sebagian besar adalah rakyat kalangan bawah. Sehingga, akibat banjir, mereka akan masuk dalam deretan orang-orang miskin.
Melihat kondisi tersebut, tak ada jalan lain, dalam jangka pendek Jakarta harus segera dipulihkan. Berapa pun anggarannya, harus disediakan. Itu merupakan sebuah konsekuensi logis. Pemulihan Jakarta merupakan bagian dari pemulihan ekonomi yang sampai kini masih belum seperkasa sebagaimana sebelum krisis ekonomi dekade silam.



Potensi Kerugian Akibat Banjir Rp 5 Triliun
JAKARTA – Potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan banjir bandang di Jakarta diperkirakan lebih dari Rp 5 triliun. Sementara itu, kalangan asuransi memprediksi klaim banjir bisa mencapai Rp 400 miliar atau dua kali lebih besar dibanding 2002 sebesar Rp 200 miliar.
Ekonom Indef Iman Sugema mengatakan, potensi kerugian ekonomi akibat banjir kemungkinan di atas Rp 5 triliun. Asumsinya, aktivitas ekonomi di Jakarta nyaris lumpuh sejak Jumat (2/2) dan hingga kini hujan belum jua reda, bahkan dikabarkan belum mencapai peak (puncaknya). “Perhitungan saya, jika aktivitas ekonomi Jakarta berhenti, kerugian mencapai Rp 1 triliun per hari,” kata dia, di Jakarta, Senin (5/2).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan dampak ekonomi dari banjir bandang di Jakarta sangat signifikan. “Banyak pabrik dan toko-toko yang tidak beroperasi. Pabrik saya juga terendam banjir. Saya perkirakan total kerugian yang diderita pengusaha tak kurang dari Rp 1 triliun,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Frans Sahusilawane mengatakan, taksiran kerugian asuransi banjir 2007 bisa lebih dari dua kali lipat asuransi banjir 2002 karena area yang terendam lebih luas. “Banyak area yang historically aman, kali ini kena,” kata dia.
Menurut Frans, nilai klaim asuransi banjir pada 2002 sekitar Rp 200 miliar. “Saya perkirakan tahun ini klaim banjir lebih dari Rp 400 milir,” kata dia.
Ditanya tentang potensial loss secara menyeluruh yang ditaksir mencapai Rp 5 triliun, Frans tidak berani memprediksi. Ia mengakui, sejumlah kalangan memperkirakan potensi kerugian ekonomi pada banjir 2002 sekitar Rp 2 trilin sehingga tahun ini bisa saja mencapai Rp 5 triliun.
Ia menegaskan, perusahaan asuransi umumnya siap menghadapi kerugian akibatnya banyaknya klaim banjir karena pertanggungan tersebut direasuransikan. “AAUI secepatnya menghimpun data kerugian dari anggotanya dan akan mengadakan pertemuan dengan adjuster untuk membicarakan koordinasi penanganan klaim agar lancar,” kata Frans.
Direktur Asuransi Bintang Djunajdi Mahari juga mengatakan bahwa klaim asuransi banjir tahun ini lebih besar dari 2002. PT Asuransi Bintang, kata dia, memperkirakan jumlah klaim yang akan dipikul sekitar Rp 45 miliar. Dari jumlah itu, yang menjadi beban perusahaan sekitar Rp 11,3 miliar. “Mengingat musibah banjir ini terjadi awal Februari 2007, beban ini akan tercatat pada tahun buku 2007,” katanya dalam suratnya kepada BEJ, kemarin.
Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Selamet Daroyni, kerugian warga Jakarta akibat banjir bisa mencapai Rp 92,5 miliar per hari. Asumsinya, warga yang terkena musibah banjir sekitar 370.167 KK yang belokasi di 514 RW (hasil breakdown 78 daerah rawan banjir di Jakarta). Setiap KK diperkirakan mengalami kerugian materi Rp 250 ribu perhari.
“Angka Rp 250 ribu tersebut berdasarkan lima aspek, yakni hilangnya akses bekerja, gangguan kesehatan, gangguan kenyamanan, kerusakan fisik bangunan dan perbaikan rumah,” kata dia.
Sejauh ini, Walhi belum berani merilis perkiraan kerugian akibat banjir yang sudah berlangsung selama tiga hari ini. "Kalau mau menghitung cepat, kerugian per hari tadi dikalikan lamanya banjir menggenangi Jakarta," kata dia.

Merugikan Perbankan
Banjir bandang juga mengganggu sistem perbankan. Banyak mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tidak berfungsi akibat listrik pada di wilayah yang tergenang banjir. Ketua Umum Persatuan Perbankan Swasta Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengatakan, mesin-mesin ATM itu umumnya diasuransikan.
Ditanya total kerugian yang diderita perbankan secara keseluruhan, Sigit belum bisa memprediksi. “Kerugian langsung prasarana fisik jumlahnya tidak terlalu signifikan sebab sudah diasuransikan. Yang besar adalah kerugian tidak langsung berupa hilangnya potensi bisnis akibat banjir dan kerugian debitor yang pada akhirnya berimbas pada perbankan,” kata dia.
Perbanas, kata dia, berkomitmen memberikan keringanan kepada para nasabah dan debitor yang terkena banjir dengan memberikan keringanan. Namun Sigit tidak mau menjelaskan jenis keringanan yang akan diberikan. “Masih terlalu dini untuk ditentukan sekarang ini,” kata dia.
Menurut Sigit, potensi kerugian BNI akibat banjir sekitar Rp 2,64 miliar, yang terdiri atas potensi hilangnya pendapatan (opportunity loss) akibat terendamnya beberapa outlet kantor cabang dan ATM, serta mesin yang terendam diperkirakan Rp 2,157 miliar.
Sementara itu, pendapatan BNI juga berpotensi hilang sebesar Rp 485 juta. "Nilai potensi kerugian tidak material terhadap keseluruhan bisnis BNI,” kata Sekretaris Perusahaan BNI Intan Abdams Katopo.
Head Corporate Secretary Bank Permata Imam T Saptono mengatakan, layanan perbankan di Bank Permata nyaris normal kembali. Sekitar 80% dari 258 ATM Bank Permata yang tersebar di wilayah Jakarta telah beroperasi secara normal.


BI Cermati Dampak Banjir
Selasa, 6 Pebruari 2007 16:14 WIB | | | Dibaca 605 kali
Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia (BI) menyatakan banjir besar yang sempat melumpuhkan kegiatan ekonomi di ibukota Jakarta pada musim penghujan awal Februari ini, kemungkinan akan mempunyai dampak awal (first round effect) yang cukup signifikan pada harga-harga.

"BI akan mencermati dampak lanjutan (second-round effect) pada ekspektasi inflasi pada bulan-bulan ke depan dan dampak banjir di ibu kota terhadap kegiatan ekonomi di sektor riil", kata Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dalam siaran persnya, Selasa.

Bencana banjir yang terjadi pada awal Pebruari ini merendam hampir 70 persen wilayah Jakarta telah menghentikan sebagian aktifitas perekonomian, terutama tersendatnya penyaluran bahan pokok.

Dengan tersumbatnya distribusi ini telah terjadi kenaikan harga sejumlah bahan pokok di wilayah ibukota.

Dengan kondisi saat ini BI melihat bahwa proyeksi inflasi pada dua tahun ke depan, yaitu 2007 dan 2008, menunjukkan laju inflasi IHK (indeks harga konsumen) cenderung berada di batas atas target inflasi.

Sementara itu perkembangan laju inflasi inti sampai saat ini yang merupakan prediktor dini inflasi IHK dalam jangka menengah-panjang juga menunjukkan kecenderungan angka yang masih persisten cukup tinggi.

Industri Perbankan

Diungkapkannya, kondisi industri perbankan selama tahun 2006 menunjukkan arah membaik, tercermin dari perkembangan positif berbagai indikator utama kinerja perbankan.

Total aset selama tahun 2006 naik senilai Rp223,7 triliun atau 15,2 persen, sedang rasio kecukupan modal (CAR) perbankan meningkat menjadi 20,5 persen dari 19,5 persen.

Di sisi lain, permasalahan utama yang masih dihadapi industri perbankan yaitu pelaksanaan fungsi intermediasi yang masih belum optimal dan upaya penurunan kredit bermasalah, katanya.

Dari kenaikan aset sebesar Rp223,7 triliun pada 2006, hanya senilai Rp102,8 triliun yang ditanamkan dalam bentuk kredit, sedangkan Rp110,3 triliun ditanamkan dalam bentuk surat berharga (SBI+ FASBI).

Kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) pada periode yang sama turun signifikan menjadi 7,0 persen (gross) dan 3,6 persen (net) dari posisi Desember 2005 sebesar 8,3 persen (gross) dan 4,8 persen (net).

Selain itu, BI juga melihat beberapa faktor risiko permasalahan yang berpotensi melanggengkan kekakuan di sisi penawaran pada tahun 2007, yang terutama bersumber pada ekonomi biaya tinggi, kesimpangsiuran dan inkonsistensi regulasi, berbagai pungutan yang dirasa sangat membebani pengusaha, dan masih rendahnya tingkat kepastian hukum. (*)