Hubungan Freeport dan TNI

Download Disini : http://www.ziddu.com/download/12861716/fanessa.doc.html

Selama bertahun-tahun, Free¬port memiliki unit pengaman¬an¬nya sendiri, sementara militer In¬donesia meme¬rangi perlawanan se¬paratis yang lemah dan rendah ge¬rakannya. Ke¬mudian kebutuhan keamanan ini mulai saling terkait.
Tidak ada investigasi yang me¬nemukan keterkaitan Freeport se¬ca¬ra langsung dengan pe¬lang¬ga¬ran HAM, tetapi semakin banyak orang-orang Papua yang meng¬hu¬¬bungkan Freeport dengan tin¬dak kekerasan yang dila¬kukan oleh TNI, dan pada sejumlah kasus keke¬ra¬san itu dilakukan dengan meng¬gu¬¬na¬kan fa¬si¬litas Freeport. Seo¬rang ahli antro-pologi Australia, Chris Ballard, yang pernah be¬kerja untuk Freeport, dan Abigail Abrash, seorang aktivis HAM dari Amerika Serikat, mem¬¬¬perkirakan, sebanyak 160 orang telah dibunuh oleh militer an¬tara tahun 1975–1997 di dae¬rah tambang dan sekitar¬nya.
Pada bulan Maret 1996, kemarahan terhadap peru¬sa¬haan pecah dalam bentuk ke¬ru-suhan ketika sen¬ti¬men anti-pe¬rusahaan dari beberapa ke¬lompok yang berbeda bergabung.
Free¬port menyadap berita-berita da¬lam e-mail. Menurut dua orang yang mem¬baca e-mail-e-mail itu pa¬da saat itu, ada unit-unit militer tertentu, ma¬sya¬rakat se¬tem¬pat, dan kelompok-ke¬lom¬¬pok ling¬¬kung¬an hidup yang be¬ker¬ja¬sama. Sebuah pertukaran informasi de¬ngan menggunakan e-mail an¬ta¬ra seorang tokoh masyarakat de¬ngan pimpinan organisasi ling¬kungan hidup penuh dengan tak¬tik intelijen militer. Dalam e-mail yang lain, seorang pimpinan or¬ga¬nisasi lingkungan meminta pa¬ra ang¬gotanya mundur karena de¬monstrasi telah berubah menjadi ke¬rusuhan.
Dari wawancara yang dila¬ku¬kan, bekas pejabat dan pejabat Free¬port menyatakan, mereka terkejut melihat sejumlah orang de¬ngan potongan ram¬but militer, me¬ngenakan sepatu tem¬¬pur dan meng¬genggam radio wal¬kie-tal¬kie di antara para perusuh itu. Orang-orang itu terlihat menga¬rah¬kan kerusuhan itu, dan pada sa¬tu ke¬ti¬ka, mengarahkan massa menuju ke la¬bo¬¬ratorium Freeport yang ke¬mudian me¬reka obrak-ab¬rik.
Keamanan
Dokumen-dokumen Freeport menunjukkan, dari tahun 1998 sampai 2004 Freeport memberikan hampir 20 juta dolar kepada para jenderal, kolonel, mayor dan kapten militer dan polisi, dan unit-unit militer. Setiap komandan menerima puluhan ribu dolar, bahkan dalam satu kasus sampai mencapai 150.000 dolar, sebagaimana tertera dalam dokumen itu.
Dokumen-dokumen itu diberikan kepada New York Times oleh seseorang yang dekat dengan Freeport, dan menurut bekas karyawan maupun karyawan Freeport sendiri, dokumen-dokumen itu asli alias otentik. Dalam respon tertulisnya kepada New York Times, Freeport menyatakan bahwa perusahaan itu telah mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan undang-undang Amerika Serikat dan Indonesia untuk memberikan lingkungan kerja yang aman bagi lebih dari 18.000 karyawannya maupun karyawan perusahaan-perusahaan kontraktornya. Freeport juga mengatakan tidak punya alternatif lain kecuali tergantung sepenuhnya kepada militer dan polisi Indonesia dan keputusan-keputusan yang diambil dalam kaitannya dengan hubungan dengan pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga keamanannya, adalah kegiatan bisnis biasa.
Dalam waktu singkat, Freeport menghabiskan 35 juta dolar untuk membangun infrastruktur militer — barak-barak, kantor-kantor pusat, ruang-ruang makan, jalan — dan perusahaan juga memberikan para komandan 70 buah mobil jenis Land Rover dan Land Cruiser, yang diganti setiap beberapa tahun. Semua memperoleh sesuatu, bahkan juga angkatan laut dan angkatan udara. Menurut bekas karyawan dan karyawan Freeport, ketika itu perusahaan ini sudah merekrut seorang bekas agen lapangan CIA, dan atas rekomendasinya, perusahaan kemudian mendekati seorang atase militer di Kedubes Amerika Serikat di Jakarta dan memintanya untuk bergabung. Kemudian dua orang bekas perwira militer Amerika Serikat direkrut, dan sebuah departemen khusus, yang diberi nama Perencanaan Operasi Darurat (Emergency Planning Operation) didirikan untuk menangani hubungan baru Freeport dengan militer Indonesia.
Departemen Perencanaan Operasi Darurat yang baru ini mulai melakukan pembayaran bulanan kepada para komandan TNI, sementara kantor Pengelolaan Risiko Keamanan (Security Risk Management office) mengatur pembayaran kepada polisi. Informasi ini diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan dan keterangan bekas karyawan dan karyawan Freeport. Menurut dokumen perusahaan, Freeport membayar paling sedikit 20 juta dolar (sekitar Rp 184 miliar) kepada militer dan polisi di Papua dari tahun 1998 sampai bulan Mei 2004. Kemudian ada juga tambahan 10 juta dolar (sekitar Rp 92 miliar) yang juga dibayarkan kepada militer dan polisi pada jangka waktu itu sehingga totalnya sekitar Rp 276 miliar.
New York Times menerima dokumen keuangan Freeport selama tujuh tahun dari seorang yang dekat dengan perusahaan itu. Tambahan dokumen selama tiga tahun diberikan oleh Global Witness, sebuah LSM yang mengeluarkan laporan pada bulan Juli, yang berjudul Paying for Protection (Bayaran Perlindungan) [1] tentang hubungan Freeport dengan militer Indonesia. Diamird 0'Sullivan, yang bekerja untuk Global Witness di London, mengkritik pembayaran yang dilakukan Freeport itu.
Menurut perusahaan, semua pengeluaran yang dilakukannya itu harus melalui proses pemeriksaan anggaran. Catatan yang diterima New York Times menunjukkan adanya pembayaran kepada perwira-perwira militer secara perseorangan yang didaftarkan di bawah topik-topik seperti biaya makanan, jasa administrasi dan tambahan bulanan. Para komandan yang menerima dana tersebut tidak diharuskan menandatangani tanda terima.
Pendeta Lowry, yang pensiun dari Freeport pada bulan Maret 2004 tetapi tetap menjadi konsultan sampai bulan Juni, mengatakan, sebetulnya tidak ada alasan yang cukup bagi Freeport untuk memberikan dana secara langsung kepada para perwira militer itu.
Catatan perusahaan menunjukkan, penerima terbesar adalah komandan pasukan di daerah Freeport, Letnan Kolonel Togap F. Gultom. Selama enam bulan tahun 2001, ia diberikan hanya kurang sedikit dari 100.000 dolar untuk biaya makanan, dan lebih dari 150.000 dolar di tahun berikutnya. Di tahun 2002, Freeport juga memberikan uang kepada paling tidak 10 komandan lainnya mencapai lebih dari 350.000 dolar untuk biaya makan.
Menurut para bekas karyawan dan karyawan Freeport, pembayaran-pembayaran tersebut dilakukan kepada para perwira itu, kepada istri-istri dan anak-anak mereka, secara perorangan. Yang berpangkat jenderal terbang di kelas satu atau kelas bisnis, dan para perwira yang lebih rendah pada kelas ekonomi, demikian kata Brigadir Jenderal Ramizan Tarigan yang menerima tiket senilai 14.000 dolar pada tahun 2002 untuk dirinya dan anggota keluarganya.
Jenderal Tarigan yang menduduki posisi senior di kepolisian mengatakan, para perwira polisi dibolehkan menerima tiket pesawat udara karena gaji mereka sangat rendah tetapi adalah melanggar peraturan kepolisian untuk menerima pembayaran uang tunai. Pada bulan April 2002, Freeport membayar perwira senior militer di Papua, Mayor Jenderal Mahidin Simbolon, lebih dari 64.000 dolar untuk yang disebut dalam buku keuangan Freeport sebagai "dana untuk rencana proyek militer tahun 2002".
Delapan bulan kemudian, di bulan Desember, Jenderal Simbolon menerima lebih dari 67.000 dolar untuk proyek aksi sipil kemanusiaan. Pembayaran-pembayaran ini pertama kali dilaporkan Global Witness. Jenderal Simbolon, yang kini menjadi Inspektur Jenderal Angkatan Darat Indonesia, menolak permohonan untuk diwawancarai.
Pada tahun 2003, sesudah terjadinya skandal Enron dan disahkannya Undang-undang Sarbanes-Oxley, yang mengharuskan praktek-praktek akuntansi keuangan yang lebih ketat pada perusahaan-perusahaan, Freeport mulai melakukan pembayaran kepada unit-unit militer ketimbang kepada para perwira secara individu. Demikian menurut catatan yang tersedia dan seperti yang dituturkan oleh bekas karyawan dan karyawan perusahaan ini.
Menurut catatan, perusahaan membayar unit-unit polisi di Papua sedikit di bawah angka 1 juta dolar di tahun 2003, didaftarkan di bawah topik-topik seperti "tambahan pembayaran bulanan," "biaya administrasi" dan "dukungan administratif." Freeport menyatakan kepada New York Times, di dalam menentukan jenis dukungan yang dapat diberikan, adalah merupakan kebijakan perusahaan untuk memperhitungkan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM.” Menurut catatan yang diterima oleh New York Times, pasukan paramiliter polisi, yaitu Brigade Mobil (Brimob), yang sering dikutip oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat karena kekejamannya, menerima lebih dari 200.000 dolar di tahun 2003.
Dari hal ini, sebagai rakyat Indonesia, kita patut prihatin atas tindakan TNI yang seharusnya pengayom masyarakat, malah mentelantarkan rakyat demi uang belaka. Dimana peri kemanusiaan para anggota TNI yang seharusnya benar – benar mengamalkan Pancasila khususnya sila ke tiga. Sepertinya, tindakan – tindakan hokum di negeri ini sudah tidak mampu lagi untuk mencegah tindak penganiayaan, penjambretan, dan masih banyak lagi tindak kejahatan di bumi Indonesia ini. Hanya pahlawan yang benar – benar berkorban untuk negeri yang dapat meredam kejadian – kejadian ini.
Indonesia memang belum semaju Negara – Negara tetangga, tetapi sikap nasionalisme dan selalu menjaga kedaulatan NKRI merupakan tugas penting. Disekitar kita masih banyak rakyat yang menjerit demi sesuap nasi. Mereka tak hiraukan lalat yang menemani makan. Tak hiraukan bahaya penyakit yang akan menimpa. Tidak ada alasan lain, mereka ingin mempertahankan nyawa yang tidak dapat dipertukarkan dengan apapun. Mengapa Indonesia masih seperti ini, padahal pabrik penambangan emas terbesar di dunia berada di Bumi Indonesia??
Satu jawaban yang paling penting adalah masih banyaknya praktek KKN di tubuh lembaga terkait. Baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri yang notabene, karyawan ahli pertambangan. Bagaimana mengatasinya?? Penanaman hati yang berlandaskan agama, selalu dibekali dengan wisata rohani, dan adanya pemimpin yang tegas merupakan pilar penting untuk menghapuskan praktek KKN.

Artikel diambil dari : http/www.wikipedia.com dan ditanggapi oleh:
Nama : Fatchun Alim
NIM : 4201410004
Jur/Prodi : Fisika/ Pendidikan Fisika











UNNES sebagai Kampus Konservasi Moral, Berhasilkah??

Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional untuk melaksanakan pendidikan akademik dan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, olah raga, seni, dan budaya. Kampus yang banyak sekali tumbuhan – tumbuhan ini merupakan kampus yang dinobatkan sebagai kampus konservasi di segala bidang. Salah satunya adalah konservasi moral. Dapatkah UNNES mewujudkan itu?? Hal ini penting menyikapi pernyataan resmi UNNES.
Ada tiga poin yang diusung dalam konservasi moral tahun 2010 ini yaitu:
1. Sholat awal waktu menjadi budaya religius civitas akademika Universitas Negeri Semarang
2. Santun berbusana dan sehat pergaulan menjadi etika civitas akademika Universitas Negeri Semarang
3. Peduli lingkungan menjadi komitmen civitas akademika Universitas Negeri Semarang dalam menjaga kelestarian lingkungan
Konservasi moral ini merupakan salah satu pilar dalam mendukung Unnes sebagai kampus konservasi. Konservasi moral dideklarasikan dengan semangat untuk memperbaiki moral generasi muda bangsa Indonesia. Moral pemuda saat ini menjadi bahan evaluasi yang besar bagi bangsa ini. Para generasi penerus ini justru menunjukkan sikap yang jauh dari jati diri bangsa ini. Moral pemuda Indonesia saat ini sedang mengalami degradasi moral yang bisa dikatakan dalam kondisi "kritis".
Deklarasi konservasi moral diawali dengan acara Talk Show yang bertemakan "Implementasi Konservasi Moral Dalam Budaya Akademis" dan sebagai pembicara adalah Prof. Dr. Abdul Djamil M.A (Rektor IAIN Wali Songo) dan Dr. Masrukhi M.Pd (Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan). Menurut Prof. Dr. Abdul Djamil M.A deklarasi konservasi moral memberikan solusi kepada bangsa Indonesia di saat degradasi moral terus meningkat, beliau juga sangat apresiatif dan kagum ketika konservasi moral ini muncul dari kampus UNNES bukan dari kampus yang berlabel agama.
Acara ini dihadiri oleh para mahasiswa Universitas Negeri Semarang dan dari mahasiswa luar yang tergabung dalam LDK se-Semarang Raya. Sekitar 300 mahasiswa hadir di gedung B6 FBS. Tim Nasyid Suara Pujangga dan Nafas ikut memeriahkan deklarasi konservasi moral ini.

Rektor Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, dalam acara ini berhalangan hadir karena ada tugas di Jakarta. Walaupun demikian, beliau memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya dengan adanya variasi konservasi moral ini. Beliau menyampaikan testimoninya saat kami temui di ruang kerjanya hari Jum'at 4 Juni 2010.
Apa yang dimaksud konservasi? Konservasi itu sendiri merupakan berasal dari kata Conservation yang terdiri atas kata con (together) dan servare (keep/save) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (keep/save what you have), namun secara bijaksana (wise use). Ide ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt (1902) yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi. Maka dari itu konservasi moral adalah, menjaga moral kita yang terkenal dengan sopan santunnya, supaya tidak terpengaruh dengan dunia luar yang terkesan buruk. Sedangkan strategi konservasi nasional telah dirumuskan ke dalam tiga hal berikut berdasarkan taktik pelaksanaannya, yaitu :
1 Perlindungan sistem penyangga kehidupan (PSPK)
a.Penetapan wilayah PSPK.
b.Penetapan pola dasar pembinaan program PSPK.
c.Pengaturan cara pemanfaatan wilayah PSPK.
d.Penertiban penggunaan dan pengelolaan tanah dalam wilayah PSPK.
e.Penertiban maksimal pengusahaan di perairan dalam wilayah PSPK.
2.Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya
a. Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya
b. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa (in-situ dan eks-situ konservasi).
3.Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
a. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam.
b. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (dalam bentuk : pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perdagangan, perburuan, peragaan, pertukaran, budidaya).
Dari hal ini, kami semakin yakin jika UNNES akan berhasil untuk melaksanakan apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik, begitu juga sebaliknya.Moral adalah produk dari budaya dan Agama.program- program sebagai kampus konservasi.